Di Tengah Kelangkaan BBM, Wakil Gubernur Bali ke Mana?

Saat antrean BBM mengular di Bali, publik menantikan penjelasan dari Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta. Di mana peran wakil gubernur saat krisis pasokan ini?

Di Tengah Kelangkaan BBM, Wakil Gubernur Bali ke Mana?
Foto: Sumber Internet (perlu verifikasi lisensi)

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali memicu antrean panjang di berbagai SPBU sejak pekan lalu. Sementara Gubernur Bali Wayan Koster aktif berkoordinasi dengan Pertamina, muncul pertanyaan dari masyarakat: ke mana perginya Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta?

Di tengah kondisi darurat pasokan BBM, Giri Prasta yang menjabat sejak 20 Februari 2025 belum terlihat aktif di lapangan atau menyampaikan pernyataan publik terkait penanganan krisis ini. Padahal, sebagai wakil kepala daerah, perannya sangat dibutuhkan dalam koordinasi lintas sektor, termasuk pengamanan distribusi dan pengaturan lalu lintas di sekitar SPBU.

Sementara itu, Gubernur Koster terus bergerak. Ia memanggil jajaran Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, serta Kepala Dinas ESDM Bali untuk membahas percepatan distribusi. Koster juga menetapkan kebijakan Work From Home (WFH) tiga hari dan mendorong operasional depo serta SPBU 24 jam secara bertahap.

Antrean masih terpantau hingga Sabtu malam. Masyarakat menuntut penjelasan terbuka, tidak hanya dari Pertamina, tetapi juga dari pejabat daerah yang seharusnya hadir di tengah warga. Ketidakhadiran Giri Prasta di saat krisis ini menjadi sorotan.

Antrean panjang kendaraan di SPBU Bali saat kelangkaan BBM

Publik berharap wakil gubernur segera memberikan penjelasan dan terlibat langsung dalam penanganan krisis BBM. Tanpa koordinasi yang solid antara gubernur dan wakil gubernur, pemulihan pasokan bisa terhambat, terutama di wilayah Badung, Denpasar, Gianyar, dan Tabanan yang paling terdampak.

Situasi SPBU di Bali saat antrean BBM masih terjadi

Sebagai penutup, masyarakat Bali menginginkan kehadiran dan tanggung jawab dari seluruh pemimpin daerah, bukan hanya satu pihak. Krisis BBM bukan hanya soal distribusi, tapi juga soal kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah.